DITEMUKAN !!! 1 Bukti Lagi Kebohongan Halim Mahfudz dan Antek Djohar

HALIM Mahfudz sebut KLB PSSI 18 Desember 2012 di Palangkaraya sah dan diakui FIFA. Isi surat FIFA bicara lain.

Kisruh PSSI dan sepakbola Indonesia tak kunjung teratasi. FIFA pun bersikap. Dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) FIFA di Tokyo, 14 Desember 2012, FIFA tetapkan batas waktu terakhir, yakni sampai Maret 2013. Jika deadline itu dilewati lagi, FIFA pastikan sepakbola Indonesia diganjar sanksi.

Di tengah kondisi itu, mestinya semua pihak berkaca diri dan menjunjung tinggi kepentingan sepakbola Indonesia agar selamat dari sanksi FIFA. Tak kurang usaha dalam bentuk pernyataan atau kesepakatan dibuat, toh tetap tak ada hasilnya. Situasi kian buruk karena ada pihak yang memanipulasi fakta alias berbohong.

Dan, itulah justru yang terus dihamparkan Djohar Arifin Husin dkk. Dengan berbagai triknya, mereka malah seperti ingin sepakbola Indonesia diganjar sanksi FIFA.

Entah karena sadar posisinya makin tersudut dan salah hingga mereka tahu pasti bakal rontok atau lantaran tak paham sehingga berbagai cara justru menambah runyam situasi. Yang pasti, terkuak lagi 1 bukti mereka berbohong.

Lewat Halim selaku Sekjen PSSI Djohar, mereka berkoar jika Kongres Luar Biasa (KLB) 18 Desember 2012 di Palangkaraya sah dan diakui FIFA. Itu ditegaskan Halim seusai bertemu acting Presiden AFC Zahang Jilong, Sekjen AFC Allex Soosay, dan Rita Subowo, Ketua KOI yang ditunjuk Mennegpora jadi ketua tim task force (TF) PSSI yang bertugas menjalin komunikasi dengan AFC dan FIFA, pada 10 Januari 2013.

Ironisnya, pernyataan Halim itu langsung terbantahkan setelah ditemukan surat FIFA tertanggal 18 Desember 2012. Dalam surat yang ditandatangani Sekjen FIFA Jerome Valcke itu, FIFA menilai PSSI sudah gagal menyelesaikan masalahnya sesuai deadline AFC dan FIFA, yakni 10 Desember 2012.

FIFA juga sebut PSSI gagal jalankan hasil keputusan rapat ke-2 Joint Committee (JC) PSSI pada 20 September 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Exco FIFA sudah dapat informasi tentang kondisi terkini sepakbola Indonesia (PSSI) dan pada akhirnya menghambat implementasi dari keputusan FIFA seperti pengambilalihan penuh kontrol dan organisasi seperti yang sudah diputuskan JC PSSI pada September 2012. PSSI juga sudah gagal menyelesaikan masalahnya sesuai deadline AFC dan FIFA pada 10 Desember 2012," tulis surat yang dikirim via faks kepada PSSI Djohar.

Rapat JC PSSI pada 20 September 2012 memutuskan 5 poin penting dalam proses penyelesaian kisruh PSSI dan sepakbola Indonesia yang didasarkan pada poin-poin nota kesepahaman (MoU) PSSI.

5 poin hasil rapat JC PSSI pada 20 September 2012:
1. Pada prinsipnya menyetujui ISL dan IPL dijalankan secara terpisah pada musim kompetisi 2012/2013. Namun ke-2 entitas itu harus berafiliasi dan beroperasi di bawah jurisdiksi PSSI. JC PSSI juga menyetujui pada 2014 atau 2015 hanya ada 1 liga profesional kasta tertinggi. Musim 2013 digunakan sebagai tahun di mana setiap peserta dievaluasi dan akhirnya masuk dalam kualifikasi satu-satunya liga profesional kasta tertinggi di Indonesia.

2. Disetujui ke-2 pihak bekerja sama dengan AFC dan FIFA merevisi statuta yang selanjutnya dibawa ke forum Kongres PSSI buat diadopsi (ratifikasi). JC PSSI juga menyetujui pembentukan kelompok tugas dalam upaya memverifikasi anggota-anggota PSSI yang dapat hadir di Kongres PSSI (anggota sah). Perwakilan dari PSSI Djohar Arifin Husin adalah Shaleh Ismail Mukadar dan Catur Agus Saptono. Dari PSSI La Nyalla adalah Hinca Pandjaitan dan Togar Manahan Nero.

3. Menyetujui pengembalian tanpa syarat 4 Exco PSSI yang dipecat Komite Etik PSSI. Empat Exco PSSI itu adalah La Nyalla, Erwin Dwi Budiawan, Tonny Aprilani, dan Roberto Rouw. Sekjen PSSI bertugas mengorganisasi prosedur terkait pengembalian 4 anggota Exco PSSI itu.

4. Menyetujui Kongres PSSI dilaksanakan sebelum 2012 berakhir dengan salah 1 agenda mengadopsi (ratifikasi) Statuta PSSI yang baru. Agenda lain Kongres PSSI akan lebih dulu dikonfirmasikan kepada AFC dan FIFA.

5. Kami juga ingin mengkonfirmasikan timnas Indonesia harus berada di bawah jurisdiksi PSSI. Meski demikian, JC PSSI dapat dijadikan forum buat mengharmonisasikan perselisihan tentang pelepasan pemain dari klubnya masing-masing.

Terjemahan surat FIFA pada 18 Desember 2012:
Dengan hormat, kami memberitahukan bahwa situasi sepakbola Indonesia jadi bahan perdebatan
dalam rapat Komite Eksekutif FIFA di Tokyo, 14 Desember 2012.

Exco FIFA telah diberikan informasi mengenai situasi terkini sepakbola di Indonesia yang pada akhirnya menghambat implementasi keputusan FIFA seperti mengambil alih kembali kontrol dan organisasi sepakbola di Indonesia seperti termaktub pada keputusan Komite Bersama (Joint Committee) pada September 2012.

PSSI gagal memenuhi opsi yang diperintahkan AFC dan Komite Asosiasi FIFA dengan tenggat waktu 10 desember 2012. Pada dasarnya telah disepakati PSSI harus disuspensi keanggotaannya tanpa batas waktu yang ditentukan hingga dapat mengendalikan penuh kegiatan sepakbola di Indonesia.

Namun demikian, Exco FIFA juga diberikan informasi tambahan bahwa delegasi PSSI telah melakukan beberapa rapat (dengan Presiden FIFA, Presiden AFC, dan administrasi FIFA) di Tokyo, 13 Desember2012. Exco FIFA menganggap roadmap yang diberikan PSSI (lihat lampiran) dapat dijadikan basis sebagai penyelesaian masalah. Dengan demikian, Exco FIFA memutuskan berdasarkan roadmap tadi 4 syarat di bawah ini harus dapat dipenuhi:

1. Penyatuan liga sesuai roadmap
2. Merevisi statuta PSSI
3. Mengembalikan 4 anggota Komite Eksekutif PSSI yang sebelumnya dikeluarkan
4. Ke-2 pihak harus menyetujui delegasi kongres berikutnya didasarkan pada Kongres Solo 9 Juli 2011 sesuai MoU 7 Juni 2012.

Berdasarkan perkembangan baru ini, Exco PSSI setuju situasi yang ada di PSSI dan pemenuhan 4 syarat ini akan diperiksa ulang pada rapat Exco FIFA, Maret 2013, dan rapat Komite Asosiasi FIFA pada Februari 2013.

Namun, Exco FIFA menegaskan ini adalah tenggat waktu terakhir yang diberikan guna menormalisasikan situasi persepakbolaan Indonesia.